Komunikasi pemerintah kepada rakyatnya harus lancar, supaya program dan kebijakan pemerintah dapat dipahami, didukung serta dijalankan oleh publik.

Fraksi Partai Golkar MPR RI soroti alokasi anggaran pendidikan, menilai pendidikan kedinasan terlalu besar. Usulan revisi UU Sisdiknas untuk keadilan anggaran.